IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL UNTUK MENYINGKIRKAN KERANGKA KAPAL YANG MENGGANGGU KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN.

As a maritime nation with thousands of islands, Indonesia requires an effective maritime transportation infrastructure. The Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) are established to facilitate international shipping and aviation across Indonesian waters. However, ship accidents, such as sinking, capsizing, grounding, and collisions, frequently occur, with contributing factors such as human negligence, technical factors, and weather conditions. This research aims to provide a better understanding of the implementation of maritime laws, particularly in the context of shipwreck removal frameworks and the role of insurance in managing the risks of ship accidents. The research method employed is normative evaluative with a literature review approach. Secondary data were obtained from laws, government regulations, as well as relevant legal literature and journals. The research also includes interviews with sources to gain deeper insights. The results of data analysis are qualitative and descriptive, focusing on the implementation of Law Number 17 of 2008 and the role of insurance in addressing the risks of ship accidents. Additionally, the research seeks to address practical issues, such as what happens if the insurance party waives responsibility or if the claim is insufficient for the shipwreck removal process. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau, Indonesia memerlukan sarana angkutan laut yang efektif. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) diatur untuk memfasilitasi pelayaran dan penerbangan internasional melintasi perairan Indonesia. Namun, kecelakaan kapal, seperti tenggelam, terguling, kandas, dan tabrakan, sering terjadi, dengan faktor-faktor seperti kelalaian manusia, faktor teknis, dan kondisi cuaca yang berkontribusi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi undang-undang terkait pelayaran, khususnya dalam konteks penyingkiran kerangka kapal dan peran asuransi dalam mengelola risiko kecelakaan kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif evaluatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur dan jurnal hukum terkait. Penelitian juga mencakup wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Hasil analisis data bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan peran asuransi dalam mengatasi risiko kecelakaan kapal. Selain itu, penelitian mencoba menjawab beberapa permasalahan praktis, seperti apa yang terjadi jika pihak asuransi melepaskan tanggung jawab atau jika klaim tidak mencukupi untuk proses pengangkatan bangkai kapal. [ABSTRACT FROM AUTHOR]